Opini

[Opini] Nasib “Sorgum” dalam Terang Pascakolonial

Eventus Ombri Kaho30 April 2025

Tema pangan dari proaktif edisi kali ini cukup menggelitik saya. Tema ini mengingatkan saya pada salah satu jenis bahan pokok makanan, sorgum namanya. Dalam tulisan yang sederhana ini, saya mencoba untuk melihat “nasib” tanaman sorgum yang nyaris punah. Tentu hal ini tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan banyak faktor, salah satunya adalah warisan kolonialisme yang menempatkan nasi di atas segalanya. Sebelum masuknya kolonialisme, sorgum menjadi menjadi salah satu makanan pokok masyarakat di Malaka. Selain sorgum, juga terdapat sagu dan jagung yang menjadi makanan pokok. Bagaimana dengan nasi?  Bagi kami orang-orang Malaka-Nusa Tenggara Timur, nasi merupakan pangan yang asing. Nasi dibawa oleh penjajah dan dipertegas oleh program pemerintah pada masa Orde Baru. Program swasembada pangan yang dilaksanakan di era rezim Soeharto pada masa Orde Baru memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Salah satunya ialah status yang melekat pada nasi. Nasi kini menjadi makanan yang memiliki status sosial paling tinggi dari bahan pokok lainnya. Sungguh sebuah ironi. Sebab makanan pokok kami sejak dahulu, jauh sebelum kolonialisme adalah umbi-umbian, jagung, kacang-kacangan, sagu, dan sorgum. Namun, dalam wacana kolonial, makanan-makanan di atas merupakan makanan primitif. Mengapa primitif? Saya akan menjelaskan pada bagian selanjutnya.

Sorgum tumbuh jauh sebelum dunia dibagi oleh garis-garis imajiner bernama negara, sebelum tanah diberi nilai berdasarkan produktivitas pasar, dan sebelum pangan diukur dengan indeks global. Ia tumbuh dalam ritme yang tidak tergesa-gesa, mengikuti musim, hujan, dan pengetahuan yang diwariskan dari tubuh ke tubuh, dari ladang ke ingatan. Namun ketika kolonialisme datang membawa peta, hukum, dan sistem pengetahuan baru, sorgum perlahan-lahan kehilangan tempatnya. Ia tidak punah, tetapi disingkirkan. Tidak dimusnahkan, tetapi dibuat seolah-olah tidak penting. Nasib sorgum hari ini dengan demikian bukan sekadar persoalan agronomi, melainkan persoalan sejarah, kuasa, dan cara dunia modern memproduksi makna.

Lanskap tanaman sorgum (dokumen pribadi).

Kolonialisme tidak hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga mengatur cara melihat dan memahami dunia. Edward Said (1978) menunjukkan bahwa kolonialisme bekerja melalui wacana: melalui sistem representasi yang menentukan apa yang rasional dan apa yang primitif, apa yang modern dan apa yang terbelakang. Dalam wacana ini, tanaman pangan pun tidak luput dari hierarki. Sorgum, yang berakar kuat dalam praktik pertanian lokal dan subsisten, tidak sesuai dengan logika kolonial yang berorientasi pada monokultur, ekspor, dan akumulasi. Ia tidak menghasilkan surplus besar untuk pasar dunia, tidak mudah distandardisasi, dan tidak tunduk sepenuhnya pada kontrol teknis kolonial. Maka, sorgum ditempatkan di pinggiran, bukan karena ia gagal, tetapi karena ia tidak patuh.

Proses ini merupakan bentuk kekerasan yang halus namun mendalam, yang oleh Gayatri Chakravorty Spivak (1988) disebut sebagai epistemic violence. Epistemic violence/Kekerasan Epistemik merupakan sebuah konsep yang pertama kali dikemukakan oleh Gayatri Chakravorty Spivak dalam esainya tahun 1988 berjudul “Can The Subaltern Speak?” Di dalamnya, ia menguraikan kekerasan epistemik sebagai proses di mana kemampuan kelompok sosial tertentu untuk merumuskan epistemologi mereka sendiri secara sistematis ditolak. Epistemologi di sini merujuk pada teori pengetahuan, atau bagaimana seseorang memperoleh pengetahuan. Kekerasan epistemik menghasilkan pengetahuan yang tertindas, yaitu pengetahuan yang dianggap tidak memadai atau di bawah standar ilmiah tertentu (Spivak, 1988). Kekerasan epistemik ini menandai jenis pengetahuan tertentu, seperti pengetahuan kolonial atau Eropa, sebagai pengetahuan yang sah, sementara mendelegitimasi jenis pengetahuan lain, seperti pengetahuan pribumi.

Pengetahuan tentang sorgum—cara menanamnya di tanah kering, cara mengolahnya tanpa mesin, cara memaknainya dalam ritus dan relasi sosial—tidak diakui sebagai pengetahuan yang sah. Ia dianggap lokal, tradisional, dan karenanya inferior. Pengetahuan Barat tentang pertanian, yang berbasis eksperimen laboratorium dan produktivitas maksimal, diposisikan sebagai satu-satunya kebenaran. Dalam benturan ini, sorgum tidak hanya kehilangan status ekonominya, tetapi juga martabat epistemologisnya.

Tangkai tumbuhan sorgum (dokumen pribadi).

Seiring berjalannya waktu, kekerasan epistemik ini diinternalisasi. Frantz Fanon (1963) menggambarkan bagaimana kolonialisme menanamkan rasa rendah diri pada subjek terjajah, membuat mereka melihat dunia dan diri mereka sendiri melalui mata penjajah. Dalam konteks pangan, internalisasi ini tampak jelas dalam perubahan selera dan identitas. Sorgum mulai dipandang sebagai makanan orang miskin, makanan desa, makanan masa lalu. Ia dikaitkan dengan kekurangan, keterpaksaan, dan ketertinggalan. Sebaliknya, beras, gandum, dan produk impor diasosiasikan dengan kemajuan, kebersihan, dan status sosial. Dengan demikian, kolonialisme tidak perlu lagi melarang sorgum secara langsung; cukup dengan membuat masyarakat malu untuk mengonsumsinya.

Padahal, sebelum kolonialisme membentuk ulang lanskap pertanian, sorgum adalah pusat kehidupan. Ia bukan hanya sumber kalori, tetapi bagian dari kosmologi. Dalam kehidupan orang-orang Malaka, menanam sorgum berarti membaca tanda-tanda alam, memahami siklus waktu, dan menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Pengetahuan ini tidak tertulis dalam buku, tetapi hidup dalam praktik. Ia bersifat relasional, bukan ekstraktif. Alam tidak dilihat sebagai objek yang harus ditaklukkan, melainkan sebagai mitra yang harus dihormati, dipahami, dan diikuti. Dalam pengertian ini, sorgum membawa etika ekologis yang bertentangan dengan modernitas kolonial.

Modernitas kolonial, dan kemudian modernitas pascakolonial, dibangun di atas logika ekstraksi dan pertumbuhan tanpa batas. Vandana Shiva (1993) menyebut logika ini sebagai “monokultur pikiran”, sebuah cara berpikir yang menyingkirkan keberagaman demi efisiensi dan kontrol. Dalam pertanian, monokultur tidak hanya merusak keanekaragaman hayati, tetapi juga menghapus keanekaragaman pengetahuan. Sorgum, dengan banyak varietas lokal dan praktik budidaya yang kontekstual, tidak cocok dengan logika ini. Ia terlalu beragam untuk diseragamkan, terlalu adaptif untuk dikontrol sepenuhnya.

Ironisnya, justru karakteristik inilah yang membuat sorgum relevan di tengah krisis iklim global. Ketahanannya terhadap kekeringan, kemampuannya tumbuh di lahan marginal, dan kebutuhan input yang rendah menjadikannya tanaman yang secara ekologis unggul. Namun relevansi ini baru diakui ketika krisis mulai mengancam sistem pangan global yang bergantung pada beberapa tanaman utama. Dunia modern, yang sebelumnya menyingkirkan sorgum, kini memanggilnya kembali sebagai “alternatif” dan “pangan masa depan”.

Namun panggilan ini sarat ambiguitas. Homi K. Bhabha (1994) mengingatkan bahwa wacana kolonial selalu ambivalen: apa yang dulu diremehkan dapat diapropriasi kembali tanpa rekonsiliasi historis. Sorgum kini dibicarakan dalam bahasa teknokratis dan pasar—sebagai komoditas adaptif iklim, sebagai bahan pangan fungsional, sebagai peluang ekonomi baru. Dalam proses ini, sorgum berisiko kehilangan konteks historis dan kulturalnya sekali lagi. Ia diterima kembali, tetapi bukan sebagai subjek sejarah, melainkan sebagai objek inovasi.

Tanpa refleksi poskolonial yang kritis, kebangkitan sorgum dapat mengulang pola lama. Pengetahuan lokal diekstraksi, dikemas ulang dalam bahasa ilmiah, dan dipasarkan tanpa pengakuan atau pemberdayaan komunitas yang selama berabad-abad menjaganya. Arturo Escobar (1995) menunjukkan bagaimana pembangunan sering kali bekerja sebagai proyek diskursif yang menciptakan solusi teknis untuk masalah yang sebenarnya bersifat struktural. Dalam kerangka ini, sorgum dijadikan solusi bagi krisis iklim, tanpa mempertanyakan sistem ekonomi dan politik yang menciptakan krisis tersebut.

Biji sorgum yang telah dibersihkan (dokumen pribadi).

Nasib sorgum hari ini juga mencerminkan kondisi negara-negara pascakolonial yang masih terjebak dalam warisan kolonial. Kebijakan pangan sering kali disusun berdasarkan indikator global dan kepentingan pasar internasional. Keanekaragaman pangan lokal dianggap tidak efisien dan sulit dikelola. Negara, yang seharusnya menjadi alat pembebasan, justru sering kali menjadi agen reproduksi nilai kolonial. Dalam situasi ini, sorgum kembali terpinggirkan—bukan oleh penjajah asing, tetapi oleh struktur internal yang telah menginternalisasi logika kolonial. Namun di balik semua itu, sorgum menyimpan potensi resistensi simbolik. Ia adalah pengingat bahwa modernitas tidak harus berarti pemutusan total dari masa lalu. Ia menawarkan kemungkinan modernitas lain—modernitas yang berakar pada pengetahuan lokal, keberlanjutan ekologis, dan relasi sosial yang lebih adil. Membaca sorgum sebagai arsip hidup berarti mengakui bahwa ada pengetahuan yang bertahan meskipun disingkirkan, ada cara hidup yang tidak hilang meskipun tidak diakui. 

Keadaan sorgum hari ini adalah cermin dari nasib kita sendiri dalam dunia pascakolonial. Ia memperlihatkan bagaimana sesuatu yang pernah cukup dibuat merasa kurang, bagaimana yang lokal dibuat merasa inferior, dan bagaimana yang berkelanjutan dianggap tidak produktif. Dengan mendengarkan kembali sorgum, kita diajak untuk menunda obsesi pada solusi cepat dan mulai merefleksikan ulang relasi kita dengan sejarah, alam, dan pengetahuan. Singkatnya, pertanyaan tentang sorgum bukan hanya tentang apa yang kita tanam dan makan, tetapi tentang bagaimana kita membayangkan masa depan. Apakah masa depan akan terus ditulis oleh logika pasar global, ataukah kita berani membuka ruang bagi narasi lain—narasi yang tumbuh dari tanah kering, dari pinggiran, dari tanaman yang selama ini diam tetapi tidak pernah benar-benar pergi. 

Daftar Pustaka

Bhabha, H. K. (1994). The Location of Culture. London: Routledge.

Escobar, A. (1995). Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World. Princeton: Princeton University Press.

Fanon, F. (1963). The Wretched of the Earth. New York: Grove Press.

Said, E. W. (1978). Orientalism. New York: Pantheon Books.

Shiva, V. (1993). Monocultures of the Mind: Perspectives on Biodiversity and Biotechnology. London: Zed Books.

Spivak, G. C. (1988). “Can the Subaltern Speak?” dalam C. Nelson & L. Grossberg (Ed.), Marxism and the Interpretation of Culture. Urbana: University of Illinois Press.