[Masalah Kita] Etnis Tionghoa-Indonesia: Cerita Benci-Cinta di Nusantara

[Masalah Kita] Etnis Tionghoa-Indonesia: Cerita Benci-Cinta di Nusantara

Saat sebagian besar masyarakat disibukkan dengan pikiran untuk bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19, pada sebuah grup Whatsapp (WA) di suatu RT/RW ada seorang warga mengirimkan pesan berikut :

masalah-kita-cerita-benci1

Mohon disebarkan, ke kawan, karib kerabat dan saudara yang ada di DKI

Assalamualaikum WW

 

[nama seorang tokoh parpol besar*sensor*] :

 Pilihannya ada pada anda semua warga muslim DKI sebagai pemilih di Jakarta. Wallahu a’lam.

 WAJIB DIBACA, PENTING !!!

KONDISI YANG SEBENARNYA

 

Bagi kita mungkin tidak, tapi kelak anak cucu kita akan menjalani hidup yang berat. Mengapa ?

Saudaraku seiman, negeri ini sedang diserang 4 kekuatan besar sekaligus dalam waktu bersamaan :

  1. Komunis
  2. Nasrani
  3. Yahudi
  4. Syiah

Penyerangan telah dimulai sejak 18 tahun yang lalu dengan sangat sistematis, kini mereka telah berhasil masuk ke berbagai bidang :

  1. Pemerintah
  2. Ekonomi
  3. Politik
  4. Media
  5. Pertanian
  6. Kesehatan
  7. Pendidikan
  8. Pesantren dsb

Mereka juga telah menguasai struktur birokrasi, DPR, MPR, KPK, bahkan TNI sudah nyaris dilumpuhkan.

Kiyai Pesantren dan Tokoh Akademisi Reformasi sudah mulai mendukung mereka, penawaran bersifat duniawi sangat aktif mereka lakukan.

Paling parah adalah mereka telah berhasil mengubah konstitusi UUD 45, bahwa kini Presiden bisa dijabat oleh seorang warga negara dengan KTP Non Pribumi.

 Beberapa tokoh yang berupaya mengembalikan kemurnian konstitusi UUD 45 justru kemarin ditangkap dan dicurigai sebagai makar, tanpa alasan yang dapat dibuktikan.

Fakta kasat mata adalah Reklamasi Jakarta, dengan luas 800 Hektar akan mampu menampung lebih dari 20 juta penduduk imigran Cina.

Seluruh imigran secara otomatis akan menjadi WNI dan memiliki KTP seumur hidup, mereka akan jadi penyumbang suara tetap setiap kali PILKADA dilangsungkan.

Dengan 20 juta suara maka PILKADA akan mudah dimenangkan etnis Cina, sehingga Gubernur DKI dapat dipastikan akan selalu mereka raih, untuk selamanya.

Setelah Jakarta dikuasai maka berikutnya 200 juta imigran akan kembali masuk mengisi berbagai pulau negeri ini hingga tahun 2020, maka PILPRES pun akan mudah sekali mereka menangkan.

Kini semua tergantung upaya kita, tak bisa lagi kita berharap pada DPR dan MPR bahkan TNI untuk menghalau ancaman ini.

Bila sahabat Muslim tak peduli dengan kondisi ini, maka semua proses destruktif ini tak bisa dihentikan, dan tak ada jaminan anak cucumu terbebas dari murtad.

Pada saat itu, setiap hari akan menjadi hari yang berat untuk dilalui, penindasan dan perang sudah pasti tak terelakan.

Buka mata buka hati wahai saudaraku, beberapa negara Muslim sudah mengalaminya, kini hancur lebur negaranya, kita adalah target mereka berikutnya.

Kondisi mungkin akan segera berubah dalam hitungan bulan, dalam kurun 1 atau 2 tahun, semua proses sudah berjalan.

Lakukan sesuatu wahai saudaraku, beritakan ini pada sahabat dan pada setiap Muslim di negeri ini, sampaikan dengan pelan, dengan kadar yang saudara kita mampu menerimanya.

Sungguh Allah Maha Melihat upayamu, hingga kelak Allah akan selamatkan anak cucumu karena upayamu hari ini, semoga kita semua Husnul Khotimah, aamiin.

Inilah kondisi sebenarnya.

Kalau tidak mau share ya.. terserah..

Hanya mengingatkan …

Akankah peduli?

🌷hd

Pesan itu dikirimkan pada tanggal 2 Juni 2020, saat Indonesia masih berjuang untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di masyarakat.

Tidak ada yang tahu pasti maksud dan alasan si pengirim menyebarkan pesan demikian, namun kita bisa merasakan adanya sentimen negatif di dalamnya. Kemudian bila mau dikaitkan dengan kondisi politik, memang tahun ini Indonesia memiliki agenda pemilihan kepala daerah. Namun, entah akan jadi dilaksanakan sesuai jadwal atau akan diundur karena kondisi Covid-19 ini. Sebagian kita mungkin masih mengingat kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (saat itu lebih dikenal dengan Ahok) pada tahun 2016. Saat itu menjelang pemilihan Gubernur DKI periode 2017-2022, dimana Ahok mengajukan diri lagi sebagai petahana bersaing dengan Anies Baswedan (yang kemudian terpilih). Seperti yang kita tahu, Ahok akhirnya dinyatakan terbukti bersalah dan divonis penjara 2 tahun.

Kasus Ahok bagaimanapun tidak dapat dilepaskan dari motif politik yang biasanya terjadi dan sayangnya isu SARA digunakan sebagai salah satu materi kampanye yang kerap disebarkan di antara masyarakat. Salah satu yang dikhawatirkan adalah potensi munculnya kerusuhan sosial berskala besar, seperti yang pernah tercatat dalam sejarah kelam bangsa ini, yakni kerusuhan Mei 1998. Kita sadar bahwa setiap hajatan politik akan dihelat, isu SARA kerap dimainkan untuk kepentingan kelompoknya masing-masing. Namun entah kenapa di setiap isu SARA yang berhembus akan selalu terselip sentimen anti-Cina dan negara ini memang memiliki sejarah yang cukup panjang tentang hal itu.

Beriringan dengan kasus penistaan agama Ahok, isu lain yang dihembuskan adalah akan masuknya TKA (Tenaga Kerja Asing) asal Tiongkok ke Indonesia, yang sampai hari ini belum terbukti kebenarannya. Baru-baru ini kedatangan 500 TKA Cina[1] secara umum direspon negatif, namun respon negatif tersebut ada kemungkinan berkaitan dengan kekhawatiran Covid-19 juga.

Di masa sekarang ini, terutama sejak reformasi, sentimen anti-Cina sesungguhnya tergolong kecil menurut hasil penelitian SMRC (Saiful Mujani Research Center)[2] pada periode 2001-2016, yaitu berkisar antara 0,8% sampai 1,5%. Angka tersebut bisa dikatakan cukup mencerminkan kondisi normal, dimana tidak ada krisis, maka hubungan antara etnis Tionghoa di masyarakat sebenarnya baik-baik saja. Bila krisis terjadi, maka etnis Tionghoa di negeri ini kembali khawatir, bukan karena krisis itu sendiri melainkan efek yang kerap mengiringinya, yaitu menjadi sasaran amuk massa. Sekali lagi, sejarah bangsa ini telah mencatat beberapa kejadian yang sama di masa lalu.

SEJARAH KEKERASAN TERHADAP ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA

Beberapa kejadian sejarah yang menunjukkan kekerasan terhadap etnis Tionghoa merentang antara tahun 1740 sampai dengan tahun 1998, di antaranya :

  • Geger Pecinan (1740) : diperkirakan ada 10.000 korban jiwa etnis Tionghoa
  • Perang Jawa (1825-1830) : tidak ada data untuk jumlah korban jiwa, namun etnis Tionghoa dibunuh oleh pasukan berkuda milik Kesultanan
  • Kerusuhan di Solo (1912)
  • Kerusuhan di Kudus (1918)
  • Tangerang (1946)
  • Bagan Siapi-api (1946)
  • Palembang (1947)
  • Gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G30S/PKI : tidak ada data jumlah korban jiwa yang pasti, penyebab pembantaian etnis Tionghoa adalah anggapan terafiliasi dengan pemerintah RRC dan terkait erat dengan komunis
  • Pembantaian di Kalimantan Barat (1967) : dasar pembantaian adalah etnis Tionghoa dianggap identik dengan PARAKU-PGRS (PARAKU = Perjuangan Rakyat Kalimantan Utara) yang terafiliasi dengan ideologi komunisme
  • Kerusuhan Mei 1998 : peristiwa pemicu adalah unjuk rasa untuk reformasi, kerusuhan terjadi di beberapa titik pada periode waktu yang bersamaan dengan korban terbanyak pada etnis Tionghoa

Referensi data : https://tirto.id/rasisme-terhadap-etnis-tionghoa-dari-masa-ke-masa-bZQN

masalah-kita-benci2

Peristiwa-peristiwa tersebut memang bukanlah sebuah representasi atas sikap masyarakat Indonesia secara umum terhadap etnis Tionghoa yang hidup di negeri ini, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia membenci etnis Tionghoa. Bahkan penyebab pembantaian yang satu dengan yang lain tidak persis sama, misalnya bahwa etnis Tionghoa pasti pendukung komunisme. Namun pembantaian itu digerakkan oleh kebencian yang seolah menjadi pembenaran bagi para pelaku. Bahkan untuk konteks peristiwa kerusuhan Mei 1998, tidak ada pelaku pembantaian yang diadili.

Peristiwa-peristiwa itu hanya sekedar gunung es yang menyembunyikan sebuah konstruksi sosial yang terbentuk dari sejarah panjang negeri ini. Kebijakan yang diskriminatif seolah memelihara bibit prasangka terhadap etnis Tionghoa, terutama pada periode rezim Orde Baru yang merentang selama 32 tahun (1966 – 1998), dimana beberapa kebijakan yang diskriminatif tersebut antara lain :

  • Etnis Tionghoa diwajibkan menggunakan nama Indonesia (mengganti nama Tionghoa)
  • Dilarang melakukan adat istiadat dan budaya di ruang publik, termasuk dilarang menggunakan bahasa Ibu dan merayakan tahun baru imlek
  • Wajib memiliki SBKRI : surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia
  • Tidak boleh bekerja di institusi pemerintahan
  • Dll

Setelah era reformasi, kebijakan-kebijakan diskriminatif Orde Baru tersebut banyak yang telah dihapus, namun tidak serta merta menghilangkan prasangka yang sudah cukup mengakar. Hal ini mungkin dapat terlihat dari berita-berita hoax yang diproduksi oleh media-media tidak jelas, pada satu waktu akan mengaitkannya dengan Tionghoa.

Dengan pola kampanye politik yang akhir-akhir ini mengedepankan isu identitas, rasanya prasangka itu akan tetap dipelihara dan relasi etnis Tionghoa di dalam masyarakat mungkin tidak pernah bisa sepenuhnya biasa-biasa saja. Wajar, bila masih ada kecemasan pada etnis Tionghoa, terutama mereka yang merupakan penyintas dalam kerusuhan Mei 1998. Pikiran bahwa “semua itu masih bisa terulang” seolah menghantui dan akan semakin menguat ketika indikasi krisis timbul di negara ini.

ASIMILASI SAMPAI HARI INI

Prasangka biasanya terbentuk karena kurangnya informasi terhadap suatu kelompok dan prasangka lain yang cukup umum tentang etnis Tionghoa adalah TIDAK MAU BERBAUR. Hal ini mungkin bisa menjadi salah satu titik strategis untuk menjaga masyarakat Indonesia terhindar dari konflik horizontal saat krisis terjadi. Kita perlu memahami sedikit bahwa ada penyebab terbentuknya prasangka tersebut dan hal itu masih ada kaitannya dengan kebijakan warisan VOC, yaitu Wijkenstelsel. Kebijakan itu merupakan respon atas peristiwa GEGER PECINAN (1740) dan mewajibkan seluruh etnis Tionghoa tinggal di pemukiman khusus sehingga membatasi interaksi sosial dengan etnis lainnya (khususnya penduduk Bumiputera).

Kondisi tersebut sedikit banyak mempengaruhi cara pemilihan tempat tinggal etnis Tionghoa di Indonesia, sehingga selalu ada wilayah yang dikenal sebagai pecinan. Kemudian juga mempengaruhi upaya asimilasi yang terjadi, di antaranya membuat pernikahan antara etnis Tionghoa dengan etnis non-Tionghoa sangat jarang terjadi. Bahkan tidak mengherankan bila ada sikap saling menghindar pada etnis-etnis tertentu terkait dengan pernikahan antar etnis. Sikap menghindar tersebut sedikit banyak menandakan adanya sentimen anti-Cina.

Di luar itu, tampaknya asimilasi etnis Tionghoa sudah semakin baik, sejalan dengan hasil riset SMRC. Misalnya dalam hal pekerjaan, etnis Tionghoa tidak lagi identik dengan profesi tertentu, namun masih bukan hal yang cukup jamak untuk etnis Tionghoa bekerja di institusi pemerintahan. Di sisi lain, etnis Tionghoa dapat ditemui hampir di berbagai ruang publik sehingga semakin mengurangi prasangka antar etnis.

Asimilasi melalui pernikahan antar etnis bukanlah hal baru, dan itu bukanlah satu-satunya cara untuk mengurangi prasangka terhadap etnis Tionghoa. Masih banyak hal lain yang diperlukan untuk meminimalisir prasangka di masyarakat, yang secara umum berkaitan dengan pemerintah dan kebijakan perundangan yang ada. Namun rasanya akan sangat kompleks membicarakan itu semua.

Upaya terbaik dimulai dari diri sendiri, yaitu berpikiran bahwa etnis Tionghoa di Indonesia memang bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki niatan yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya yang ingin memberikan terbaik bagi negara ini. Walaupun etnis Tionghoa tidak memiliki kampungnya di bumi nusantara ini, sepanjang lahir dan besar di negara ini, kita bisa yakin kecintaan terhadap bangsa ini tidak perlu dipertanyakan.

Upaya lainnya adalah tidak membiarkan pesan-pesan kebencian beredar di masyarakat. Saling mengingatkan untuk tidak memproduksi ataupun menyiarkan ulang pesan demikian. Karena kanal-kanal komunikasi di masyarakat semakin variatif dan sulit terpantau, hal ini merupakan tantangan berat untuk siapapun yang ingin menjaga perdamaian di negeri ini.

Damai untuk kita semua.

 

Referensi bahan tulisan :

https://tirto.id/kronologi-kasus-dugaan-penistaan-agama-b457

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38457763

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan_Mei_1998

 

Referensi Gambar :

Gambar Awal

[1] https://today.line.me/id/pc/article/Luhut+Pandjaitan+Tepis+Isu+TKA+China+Jajah+Indonesia-v3jB1m

[2] https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38457763

David Ardes Setiady

David Ardes Setiady

David Ardes Setiady adalah alumni Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran. Ia memiliki impian agar setiap manusia dapat hidup seturut panggilan sejatinya. Ia pernah belajar tentang hipnoterapi yang seutuhnya dipergunakan membantu orang-orang yang membutuhkan. Bergabung di KAIL sebagai staf pada tahun 2012-2014 sebagai penanggung jawab dokumentasi dan menjadi trainer berbagai kegiatan Pengembangan Diri KAIL. Setelah itu, ia pindah ke Medan dan secara rutin menjadi relawan kontributor Proaktif Online. Saat ini ia menjabat sebagai Pengawas KAIL.

Related Posts

[Masalah Kita] Merajut Damai

[Masalah Kita] Merajut Damai

[Masalah Kita] Berhenti Bermusuhan dengan Diri Sendiri

[Masalah Kita] Berhenti Bermusuhan dengan Diri Sendiri

[Masalah Kita] Berdamai dengan Diri Sendiri

[Masalah Kita] Berdamai dengan Diri Sendiri

[Masalah Kita] Kesehatan Mental Remaja Berawal dari Keluarga

[Masalah Kita] Kesehatan Mental Remaja Berawal dari Keluarga

No Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

edisi

Terbaru

Rubrik

Recent Comments

STATISTIK

Online User: 0
Today’s Visitors: 0
Total Visitors: 787

Visitors are unique visitors