Masalah Kita

[Masalah Kita] Post-Truth: Dilema Baru dalam Kebebasan Berdemokrasi

Eventus Ombri Kaho17 August 2024

Pendahuluan

Dalam dekade terakhir, dunia telah menyaksikan munculnya fenomena yang mengancam integritas demokrasi: era post-truth. Post-truth, istilah yang menggambarkan kondisi di mana fakta objektif kurang berpengaruh dibandingkan emosi dan keyakinan pribadi dalam membentuk opini publik, telah membawa tantangan baru yang kompleks. Dalam konteks kebebasan berdemokrasi, post-truth menciptakan dilema yang mendalam, mengaburkan batas antara kebenaran dan kebohongan, serta memperburuk polarisasi sosial. Di era di mana informasi dapat diproduksi dan disebarluaskan dengan cepat melalui media sosial dan platform digital lainnya, masyarakat dihadapkan pada banjir informasi yang tidak selalu dapat diverifikasi. Fenomena ini tidak hanya mengganggu proses pengambilan keputusan yang rasional tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi-institusi penting. Dalam esai ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana post-truth mengganggu kebebasan berdemokrasi, dampaknya terhadap masyarakat, serta peran penting yang harus dimainkan oleh intelektual dan masyarakat luas untuk mengatasi tantangan ini. Dilema baru ini menuntut perhatian serius dan tindakan kolektif untuk memastikan bahwa demokrasi dapat terus berfungsi secara efektif dan adil di tengah arus informasi yang semakin kompleks dan sering kali menyesatkan.

Apa itu Post-Truth?

Post-truth adalah istilah yang menggambarkan kondisi di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Era post-truth menandakan perubahan besar dalam cara kita memahami dan memperlakukan informasi. Istilah ini menjadi populer pada awal abad ke-21, khususnya setelah peristiwa-peristiwa besar seperti referendum Brexit di Inggris dan pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2016. Dalam peristiwa-peristiwa tersebut, banyak sekali informasi yang beredar tanpa mempedulikan kebenarannya, baik melalui media massa maupun media sosial. Fakta sering kali diputarbalikkan atau diabaikan, sementara narasi yang emosional dan bisa mempengaruhi perasaan serta keyakinan masyarakat lebih diutamakan. Dalam dunia post-truth, emosi dan keyakinan pribadi menjadi lebih dominan dalam membentuk opini publik daripada fakta-fakta yang objektif. Orang cenderung menerima informasi yang mendukung pandangan atau keyakinan mereka, meskipun informasi tersebut mungkin tidak benar. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama media sosial, memungkinkan penyebaran informasi yang sangat cepat dan luas. Informasi yang sensasional, meskipun tidak benar, dapat lebih mudah menarik perhatian dibandingkan fakta yang mungkin terasa membosankan atau kompleks. 

Selain itu, ada kecenderungan untuk tidak mempercayai otoritas atau institusi tradisional, seperti pemerintah, media massa, dan akademisi. Hal ini menciptakan ruang bagi informasi alternatif, termasuk teori konspirasi, untuk berkembang. Akibatnya, masyarakat menjadi terpecah menjadi kelompok-kelompok yang memiliki keyakinan yang sangat berbeda dan sering kali bertentangan. Polarisasi sosial yang kuat ini membuat dialog yang konstruktif menjadi sulit. Dampak dari era post-truth sangat signifikan. Kepercayaan publik terhadap institusi-institusi penting dapat terkikis, yang berdampak pada stabilitas sosial dan politik. Informasi yang dimanipulasi atau dipalsukan dapat memperkuat polarisasi politik, membuat kesepakatan atau kompromi menjadi lebih sulit dicapai. Selain itu, pengambilan kebijakan yang berdasarkan informasi yang tidak akurat dapat menghasilkan keputusan yang buruk, berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi hingga kesehatan masyarakat.

Peran Post-Truth dalam Demokrasi

Peran post-truth dalam demokrasi sangat kompleks dan sering kali merusak fondasi dasar dari sistem tersebut. Demokrasi idealnya berfungsi dengan dasar bahwa keputusan kolektif diambil berdasarkan informasi yang akurat dan fakta yang dapat diverifikasi. Namun, di era post-truth, di mana emosi dan keyakinan pribadi lebih mempengaruhi opini publik daripada fakta objektif, dinamika ini mengalami perubahan yang signifikan. Dalam konteks demokrasi, post-truth memainkan peran yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi-institusi penting seperti pemerintah, media, dan lembaga akademis. Ketika kebenaran menjadi relatif dan fakta sering kali diabaikan atau dimanipulasi, kepercayaan publik terhadap proses demokrasi itu sendiri bisa terkikis. Misalnya, dalam pemilihan umum, pemilih yang tidak memiliki akses atau tidak mempercayai informasi yang benar mungkin membuat keputusan berdasarkan narasi yang bias atau tidak benar. Hal ini dapat mengarah pada pemilihan pemimpin dan kebijakan yang tidak mencerminkan kepentingan dan kebutuhan sebenarnya dari masyarakat.

Selain itu, era post-truth memperparah polarisasi politik. Ketika masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok dengan pandangan yang sangat berbeda dan saling bertentangan, dialog yang konstruktif menjadi sulit. Di media sosial, misalnya, orang cenderung hanya berinteraksi dengan informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka, menciptakan “ruang gema” di mana pandangan mereka terus diperkuat dan pandangan yang berbeda diabaikan. Ini menghalangi kemampuan untuk mencapai konsensus atau kompromi, yang merupakan elemen penting dalam proses demokrasi. Post-truth juga mempengaruhi kebijakan publik. Ketika pembuat kebijakan mendasarkan keputusan mereka pada informasi yang tidak akurat atau sengaja dimanipulasi, kebijakan yang dihasilkan bisa tidak efektif atau bahkan merugikan. Misalnya, dalam konteks perubahan iklim, penolakan terhadap bukti ilmiah yang kuat dapat menghambat tindakan yang diperlukan untuk mengatasi krisis ini. Kebijakan yang tidak didasarkan pada fakta dapat membawa konsekuensi jangka panjang yang negatif bagi masyarakat dan lingkungan. 

Selain itu, post-truth merusak kualitas debat publik. Debat yang sehat dalam demokrasi seharusnya didasarkan pada argumen yang rasional dan bukti yang solid. Namun, ketika narasi emosional dan klaim yang tidak berdasar mendominasi, debat publik kehilangan kualitas dan substansinya. Ini mengarah pada diskusi yang lebih bersifat partisan dan kurang produktif. Untuk mengatasi dampak post-truth dalam demokrasi, diperlukan upaya kolektif untuk meningkatkan literasi media dan kritis masyarakat. Masyarakat harus didorong untuk memverifikasi informasi dan berpikir kritis tentang sumber-sumber informasi yang mereka terima. Institusi-institusi juga harus bekerja lebih keras untuk transparan dan akuntabel, membangun kembali kepercayaan publik yang mungkin telah terkikis. Demokrasi yang sehat bergantung pada keberadaan informasi yang akurat dan debat publik yang konstruktif. Oleh karena itu, menghadapi era post-truth adalah tantangan penting yang harus diatasi untuk memastikan bahwa demokrasi dapat terus berfungsi secara efektif dan adil.

Post-Truth: bentuk Kebebasan Baru?

Post-truth, dalam banyak hal, dapat dilihat sebagai bentuk kebebasan baru yang muncul dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Di era ini, masyarakat memiliki kebebasan yang belum pernah ada sebelumnya dalam mengakses, memproduksi, dan menyebarkan informasi. Namun, kebebasan ini datang dengan tantangan dan paradoks tersendiri, yang sering kali mengaburkan garis antara fakta dan fiksi. Era post-truth memberikan setiap individu kemampuan untuk menjadi produsen informasi. Dengan hanya menggunakan ponsel pintar, seseorang dapat mengunggah opini, berita, atau bahkan teori konspirasi ke internet, di mana informasi tersebut dapat menyebar dengan cepat dan luas. Media sosial, blog, dan platform digital lainnya menjadi saluran utama di mana narasi dibentuk dan dibagikan tanpa melalui proses verifikasi yang ketat seperti di media tradisional. Ini menciptakan lanskap informasi yang sangat dinamis dan pluralistis, di mana berbagai perspektif dapat ditemukan dan diakses dengan mudah.

Kebebasan baru ini, di satu sisi, memberdayakan masyarakat dengan memberi mereka suara yang lebih besar dan akses ke informasi yang lebih luas. Namun, di sisi lain, ini juga membuka pintu bagi penyebaran disinformasi dan hoaks. Fakta menjadi relatif, dan kebenaran objektif sering kali diabaikan demi narasi yang lebih menarik atau sesuai dengan keyakinan pribadi. Emosi dan kepercayaan menjadi pemandu utama dalam membentuk opini publik, menggantikan bukti dan data yang obyektif. Bentuk kebebasan baru ini juga mencerminkan pergeseran kekuasaan dari institusi tradisional ke individu dan kelompok kecil. Dalam banyak hal, ini merupakan pemberontakan terhadap otoritas konvensional seperti pemerintah, media arus utama, dan akademisi. Banyak orang merasa bahwa mereka sekarang memiliki kontrol lebih besar atas informasi yang mereka terima dan bagikan, serta lebih bebas untuk membentuk dan menyebarkan narasi mereka sendiri tanpa harus tunduk pada standar dan proses verifikasi yang ditetapkan oleh otoritas tradisional.

Namun, kebebasan baru ini tidak tanpa konsekuensi. Tanpa adanya mekanisme yang efektif untuk memverifikasi kebenaran informasi, masyarakat menjadi rentan terhadap manipulasi dan penipuan. Polarisasi politik dan sosial semakin mendalam, karena orang-orang cenderung mengonsumsi informasi yang mendukung pandangan mereka sendiri, menghindari pandangan yang berbeda atau bertentangan. Ini memperburuk fragmentasi sosial dan menghambat dialog konstruktif yang diperlukan untuk mencapai konsensus dalam masyarakat demokratis. Selain itu, kebebasan ini juga menantang konsep kepercayaan publik. Ketika fakta menjadi subyektif dan kebenaran bisa dimanipulasi, kepercayaan terhadap institusi-institusi penting seperti media, pemerintah, dan ilmuwan bisa terkikis. Ini mengancam fondasi demokrasi, yang bergantung pada adanya informasi yang dapat dipercaya dan partisipasi publik yang berbasis pengetahuan.

Menghadapi era post-truth, diperlukan keseimbangan antara kebebasan individu dalam memproduksi dan menyebarkan informasi dengan kebutuhan untuk menjaga integritas informasi itu sendiri. Literasi media dan pendidikan kritis menjadi sangat penting agar masyarakat dapat mengevaluasi dan memverifikasi informasi dengan lebih baik. Institusi-institusi tradisional juga perlu beradaptasi dan menemukan cara untuk membangun kembali kepercayaan publik, mungkin dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas mereka. Post-truth, sebagai bentuk kebebasan baru, menawarkan banyak potensi untuk pemberdayaan individu dan pluralisme informasi. Namun, untuk memastikan bahwa kebebasan ini tidak berubah menjadi anarki informasi, diperlukan upaya bersama untuk mempromosikan kebenaran dan integritas dalam komunikasi publik.

Counter Post-Truth dan Peran Intelektual

Menghadapi era post-truth, perlawanan terhadap dominasi narasi yang tidak berdasar dan manipulasi fakta membutuhkan upaya kolektif yang kuat. Di sini, peran intelektual menjadi sangat krusial. Intelektual, dengan kemampuan analisis kritis dan komitmen terhadap kebenaran, memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk membangun kembali integritas informasi dan memperkuat fondasi demokrasi yang sehat. Pertama, intelektual harus berfungsi sebagai penjaga kebenaran. Mereka memiliki kapasitas untuk melakukan penelitian yang mendalam dan menyajikan data yang akurat. Di tengah lautan disinformasi, intelektual dapat menawarkan oasis kebenaran, menyediakan informasi yang telah diverifikasi dan diolah melalui proses analisis kritis. Dengan mempublikasikan hasil penelitian mereka melalui berbagai media, baik jurnal akademik maupun platform publik, intelektual membantu masyarakat untuk memilah mana informasi yang dapat dipercaya dan mana yang hanya merupakan propaganda atau hoaks.

Selain itu, intelektual perlu aktif terlibat dalam dialog publik. Mereka harus menggunakan suara mereka untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya verifikasi informasi dan berpikir kritis. Ini dapat dilakukan melalui tulisan di media massa, ceramah publik, podcast, dan media sosial. Dengan cara ini, intelektual dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam, meningkatkan kesadaran tentang bahaya post-truth dan pentingnya kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Intelektual juga harus berperan sebagai mediator dalam debat publik. Mereka dapat membantu menjembatani perbedaan pandangan dengan menyajikan argumen yang berdasarkan fakta dan rasionalitas. Dalam suasana yang sering kali dipenuhi dengan emosi dan polarisasi, kehadiran intelektual yang menawarkan perspektif objektif dan logis dapat membantu menurunkan tensi dan mendorong diskusi yang lebih konstruktif. Ini penting untuk membangun kembali dialog yang sehat dalam masyarakat dan mengurangi fragmentasi sosial. 

Di sisi lain, institusi pendidikan harus mendukung peran intelektual dengan memperkuat kurikulum yang berfokus pada literasi media dan pemikiran kritis. Mahasiswa harus diajarkan untuk tidak hanya mengonsumsi informasi secara pasif, tetapi juga untuk aktif memverifikasi dan menganalisis informasi yang mereka terima. Ini akan membekali generasi mendatang dengan alat yang diperlukan untuk menghadapi tantangan era post-truth. Selain itu, penting bagi intelektual untuk menjalin kerja sama dengan jurnalis dan media. Dengan menyediakan informasi yang akurat dan berbasis penelitian kepada media, intelektual dapat membantu memastikan bahwa berita yang disebarkan ke publik memiliki dasar yang kuat. Ini juga berarti intelektual perlu memahami cara kerja media dan bagaimana mempresentasikan penelitian mereka dalam format yang dapat dipahami dan menarik bagi masyarakat umum.

Namun, perlawanan terhadap post-truth bukan hanya tanggung jawab intelektual. Masyarakat luas juga harus didorong untuk mengambil peran aktif dalam mempromosikan kebenaran. Ini termasuk mendukung media yang kredibel, menghindari penyebaran informasi yang belum diverifikasi, dan berpartisipasi dalam diskusi yang sehat dan berbasis fakta. Dalam keseluruhan, counter post-truth memerlukan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak, terutama intelektual yang memiliki kapasitas dan tanggung jawab untuk memimpin perjuangan ini. Dengan komitmen terhadap kebenaran, keterlibatan aktif dalam dialog publik, dan kerja sama dengan institusi pendidikan serta media, intelektual dapat memainkan peran penting dalam mengatasi era post-truth dan memperkuat fondasi demokrasi yang berdasarkan informasi yang akurat dan terpercaya.

Kesimpulan 

Kesimpulannya, era post-truth telah menciptakan dilema baru dalam kebebasan berdemokrasi yang menantang fundamental demokrasi itu sendiri. Di tengah melimpahnya informasi yang sering kali tidak terverifikasi, emosi dan keyakinan pribadi semakin menguasai opini publik, mengaburkan batas antara kebenaran dan kebohongan. Dampaknya, kepercayaan terhadap institusi-institusi penting merosot, polarisasi sosial meningkat, dan proses pengambilan keputusan menjadi terdistorsi oleh narasi yang tidak berbasis fakta. Mengatasi tantangan ini memerlukan upaya kolektif yang kuat dari berbagai pihak. Intelektual memiliki peran krusial sebagai penjaga kebenaran, mediator dalam debat publik, dan pendidik yang membekali masyarakat dengan keterampilan literasi media dan berpikir kritis. Institusi pendidikan, media, dan masyarakat luas juga harus bekerja sama untuk membangun kembali kepercayaan publik, meningkatkan transparansi, dan mendorong dialog yang sehat dan konstruktif. Era post-truth menuntut kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap informasi yang kita konsumsi dan sebarkan. Dengan komitmen terhadap kebenaran dan upaya bersama untuk memperkuat fondasi demokrasi yang berdasarkan fakta, kita dapat menghadapi dilema baru ini dan memastikan bahwa kebebasan berdemokrasi tetap berfungsi secara efektif dan adil. Hanya dengan demikian, demokrasi dapat terus menjadi sistem yang mencerminkan kehendak dan kebutuhan masyarakat secara akurat dan dapat dipercaya.

Daftar Bacaan

• Block, David. (2019. Post-Truth and Political Discourse-Springer International Publishing_Palgrave Pivot.
• Fischer, Frank. (2021). Elements in Public Policy-Truth and Post-Truth in Public Policy Interpreting the Arguments-Cambridge University Press.
• Mit Press Essential Knowledge) Lee McIntyre – Post-Truth-The MIT Press (2018)
• Mccomiskey, Bruce. (2017). Post-Truth Rhetoric and Composition. Utah State University Press. 
• Kalpokas, Ignas. (2019). A Political Theory of Post-Truth. Springer International Publishing_Palgrave Pivot.
• Sim, Stuart. (2019). Post-Truth, Scepticism & Power. Palgrave Macmillan.