Pikir

[Pikir] Merefleksikan Keterpisahan Hubungan Manusia Perkotaan dengan Pangan dalam Perspektif Kritis

Gilang Agustiar31 December 2024

Membaca Permasalahan Pangan di Perkotaan yang Samar-Samar dalam Kerangka Relasi Kuasa

Pendahuluan

Selama menjalani pendidikan magister di jurusan Biomanajemen ITB, terutama saat mengerjakan tesis, saya memiliki kesempatan untuk berinteraksi maupun terlibat dengan berbagai aktor dan organisasi yang menjadi bagian dalam sistem pangan di Kota Bandung. Pengalaman ini memberikan wawasan tentang dinamika sistem pangan perkotaan, namun juga menimbulkan beberapa kegelisahan bagi saya pribadi. 

Ada sebuah masalah pangan di perkotaan yang sering kali tidak terlihat secara jelas di lapangan. Isu tersebut tampak samar dan sulit diidentifikasi secara langsung, yaitu masalah tentang keterpisahan hubungan antara produsen dan konsumen di perkotaan. Ketika awal belajar tentang sistem pangan, sering muncul pertanyaan di benak saya, “Memangnya kenapa kalau konsumen tidak mengenal siapa yang memproduksi pangannya? Bukannya yang penting mereka tetap bisa makan?”

Ternyata permasalahannya jauh lebih besar daripada sekedar “kenal atau tidak kenal”. Permasalahan ini juga tidak hanya tentang hubungan antara produsen dan konsumen, tetapi tentang hubungan antara manusia perkotaan dengan pangan itu sendiri.

Pemahaman tentang kompleksitas konsekuensi dari keterpisahan hubungan ini baru benar-benar “klik” di kepala saya ketika saya memperdalam pemahaman melalui lensa politik ekologi kritis. Pendekatan ini membuka mata saya bahwa permasalahan pangan tidak selalu terletak pada hal-hal yang kasat mata seperti ketersediaan pangan, tetapi sering tersembunyi dalam relasi kuasa yang mengatur hubungan antara manusia dengan pangan. 

Hubungan Manusia Perkotaan dengan Pangan

Hubungan manusia perkotaan dengan pangan tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai hubungan yang bersifat langsung. Sebaliknya, hubungan ini termediasi dalam relasi kuasa, kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang memengaruhi bagaimana pangan diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi.

Dalam perspektif ekologi politik, hubungan manusia dengan alam dibentuk oleh narasi-diskursus yang mendominasi dalam konteks sejarah dan sosial budaya tertentu. Sudut pandang serupa bisa diterapkan dalam konteks pangan. Ekologi politik menyoroti bagaimana sistem pangan diatur melalui praktik-praktik yang didorong oleh pilihan politis serta paradigma ekonomi yang hegemonik. Bukan hanya tentang “hasil” pangannya, tetapi juga keputusan politis dibaliknya. Dengan demikian, kita perlu melihat bahwa hubungan manusia dengan pangan tidak bisa dipisahkan dari dinamika relasi kuasa yang menciptakan dan mempertahankan rezim pangan global, serta praktik reproduksi sosial kapitalisme yang membentuk perilaku konsumsi masyarakat.

Pada tulisan ini, saya akan mencoba menjelaskan hubungan manusia perkotaan dengan pangan melalui dua kerangka konsep utama: (1) konsep food regime oleh Philip McMichael untuk menjelaskan sistem pangan yang saat ini terbentuk dan (2) konsep subject formation dari Michel Foucault untuk memahami bagaimana konsumen modern perkotaan dibentuk oleh wacana neoliberal yang beroperasi melalui logika pasar.

Fenomena “Food Distanciation” dan Konsep Rezim Pangan “Food from Nowhere”

Bayangkan sebuah pagi yang tenang di kota besar. Seorang ibu muda bernama Kirana duduk di meja makan, menikmati secangkir kopi yang ia pesan secara online. Sambil membuka aplikasi di ponselnya, Kirana mulai memilih bahan makanan untuk minggu ini — buah-buahan, sayuran organik, dan daging sapi impor. Hanya dengan beberapa ketukan di layar, dalam beberapa jam, semua pesanan itu akan tiba di depan pintu rumahnya. Ia tidak perlu lagi memikirkan dari mana makanan tersebut berasal atau bagaimana proses produksinya.

Bagi Kirana, pangan adalah sesuatu yang mudah didapatkan, selalu tersedia, dan siap dikonsumsi. Namun, di balik kenyamanan ini, ada sebuah keterpisahan: hubungan antara dirinya dan proses panjang di balik makanan yang ia nikmati setiap hari. Di era modern ini, kita hidup dengan kemudahan mendapatkan pangan hanya melalui satu sentuhan jari di ponsel kita. Namun, banyak dari kita tidak lagi mengetahui bagaimana makanan tersebut diproduksi, siapa yang menanamnya, kerja keras yang mereka lakukan, atau sejauh apa perjalanan bahan pangan itu sebelum sampai ke meja makan (Miller, 2012).

Secara umum, kebutuhan pangan di perkotaan dipenuhi dari kawasan produksi yang letaknya di pedesaan atau wilayah peri-urban di sekitarnya. Berkaca dari Kota Bandung sendiri, 96% dari pangan yang dikonsumsi masyarakat didapatkan dari luar kota. Fenomena tersebut dalam ilmu Sosiologi Pertanian dikenal sebagai “food distanciation” — proses di mana konsumen, terutama di perkotaan, semakin berjarak dan terpisah dari proses produksi pangan (Buttel, 1998). Bukan hanya sekadar pemisahan fisik, tetapi juga pemisahan relasional yang dibentuk oleh struktur pasar dan kepentingan kapitalistik (Barnett dkk., 2015).

Philip McMichael (2009), melalui kajian penelusuran genealogisnya terhadap sistem pangan global, memperkenalkan konsep rezim pangan (food regime) untuk menjelaskan bagaimana paradigma neoliberalisme dan kapitalisme global membentuk pola produksi dan konsumsi pangan di seluruh dunia. Setiap rezim pangan, mulai dari era kolonial hingga pasca kolonial dan era globalisasi saat ini, menggambarkan bagaimana kekuatan ekonomi dan politik mengatur cara pangan diproduksi dan didistribusikan.

Rezim pangan pertama, yang berlangsung dari tahun 1870 hingga 1930, mendukung industrialisasi Eropa melalui impor produk pertanian dari koloni. Kemudian, rezim pangan kedua, pada periode Perang Dingin, memperlihatkan bagaimana Amerika Serikat menggunakan bantuan pangan sebagai alat politik untuk memengaruhi negara-negara pasca kolonial (McMichael, 2009). 

Kini, kita hidup dalam rezim pangan ketiga, di mana perusahaan multinasional mendominasi sistem pangan global. Melalui monopoli benih, teknologi pertanian, dan sistem perdagangan yang kompleks, mereka mengendalikan pasar serta rantai pasokan pangan yang panjang dari hulu ke hilir. Rezim pangan ketiga ini bisa dibayangkan melalui cerita tentang Kirana di bagian awal yang tidak mengetahui lagi asal pangannya sehingga rezim pangan ini bisa juga disebut sebagai “food from nowhere regime” (McMichael, 2013).

Pembentukan Subjek Konsumen Pangan Modern: Relasi Kuasa Neoliberal dalam Konsumsi Pangan

Setelah membahas keterpisahan dalam sistem pangan, saya akan mengajak Anda mendalami keterpisahan ini dalam konteks konsumsi. Pertanyaan utama saya adalah: “Bagaimana keterpisahan hubungan konsumen perkotaan dengan pangan itu terbentuk? Mengapa keterpisahan produsen-konsumen terasa wajar dan normal?”

Untuk menjawabnya, saya sebagian besar akan merujuk pada pemikiran Michel Foucault yang menjelaskan tentang proses pembentukan subjek yang mengatur pola perilaku konsumen. Saya berargumen bahwa subjek konsumen perkotaan modern dibentuk oleh dua praktik konsumsi utama: (1) kenyamanan berbelanja di supermarket dan (2) kemudahan memesan makanan secara online. Kedua praktik ini mencerminkan karakteristik logika pasar dan wacana neoliberal yang membentuk cara pandang konsumen terhadap apa yang layak dikonsumsi dan bagaimana konsumsi tersebut dilakukan.

Pembentukan Subjek “Supermarket People”

Baru-baru ini, saya membaca artikel oleh Galt dkk. (2019) yang membahas tantangan yang dihadapi masyarakat untuk bergabung dengan Community Supported Agriculture (CSA). Salah satu tantangannya adalah ekspektasi yang dibentuk oleh logika pasar. Galt berpendapat bahwa logika pasar telah membentuk konsumen menjadi subjek yang ia sebut sebagai “Supermarket People,” yang berkebalikan dengan “CSA People” yang lebih sesuai dengan untuk berlangganan CSA. Pada tulisan ini, saya ingin mengulas lebih dalam fenomena pembentukan subjek “Supermarket People.”

Logika pasar tidak hanya membentuk kebiasaan konsumsi, tetapi juga secara mendalam membentuk subjek konsumen melalui wacana neoliberal. Konsumen Supermarket People adalah individu yang telah terbiasa dengan kenyamanan berbelanja di supermarket — tempat yang menawarkan berbagai pilihan produk dengan harga bersaing dan selalu tersedia stok yang diperlukan. Fenomena ini menciptakan rasa aman dan nyaman, di mana konsumen tidak lagi memikirkan asal-usul produk atau siapa yang memproduksinya. Mereka hanya berhadapan dengan pangan sebagai objek konsumsi yang bisa didapatkan dengan mudah dan cepat.

Menurut Foucault, dalam konsep governmentality, kekuasaan bekerja tidak hanya melalui kendali langsung, tetapi melalui pengaturan perilaku individu melalui internalisasi norma yang perlahan diterima oleh individu (Foucault, 1991). Konsumen Supermarket People menginternalisasi wacana neoliberal yang menekankan kenyamanan, pilihan yang banyak, dan aksesibilitas sebagai hal yang wajar dan ideal. Dalam wacana tersebut, konsumsi yang mudah, tersedia setiap saat, dan cepat menjadi simbol status dan kesuksesan, yang perlahan mengarah pada pemahaman bahwa inilah cara hidup yang “benar” dan “normal.” 

Terdapat tiga mekanisme utama dalam wacana neoliberal yang saling memperkuat satu sama lain. Pertama, kebijakan pemerintah yang memungkinkan ekspansi supermarket besar-besaran terutama di wilayah perkotaan, yang sering kali didorong oleh kebijakan pro-bisnis. Kedua, kedisiplinan individu yang terbentuk melalui internalisasi wacana kesuksesan dalam bentuk gaya hidup yang digambarkan oleh pasar. Ketiga, peran pasar dalam iklan dan branding yang menciptakan gambaran kuat tentang apa yang dianggap “baik” dalam masyarakat konsumsi modern. Sebagaimana yang dijelaskan juga oleh Anna Tsing (2009), wacana kapitalisme global juga berperan penting dalam membentuk identitas konsumen, di mana kebahagiaan diilustrasikan oleh iklan dan gambar konsumerisme.

Dalam interaksi ketiga mekanisme ini, subjek yang terbentuk sebagai Supermarket People merasa membuat keputusan konsumsi secara bebas. Padahal, keputusan mereka sangat dibentuk oleh struktur pasar yang mengatur pilihan tanpa mereka sadari (Foucault, 1991). 

Dari “Supermarket People” ke “Digital Food Consumers”

Di era digital seperti saat ini, munculnya layanan pengiriman makanan online semakin memperkuat model konsumsi yang sebelumnya dibentuk oleh supermarket, menciptakan subjek konsumen baru: Digital Food Consumers. Subjek ini semakin terpisah dari proses produksi dan distribusi pangan. Konsumen dapat memesan makanan siap saji tanpa berinteraksi langsung dengan produsen atau memahami sumbernya, dan sering kali tidak menyadari kompleksitas yang terlibat di balik setiap hidangan yang mereka konsumsi.

Aplikasi pengiriman makanan memperkuat narasi pilihan yang berlimpah dan kenyamanan yang sudah dibentuk oleh supermarket, menciptakan ketergantungan pada akses instan. Kecepatan dan kemudahan menjadi prioritas utama, sementara dimensi keberlanjutan dan etika produksi semakin kabur. Dalam konsumsi digital, interaksi fisik antara konsumen dan produsen pangan hampir sepenuhnya hilang. Makanan dipilih melalui layar ponsel, dan keputusan konsumsi berdasarkan rating, gambar, dan ulasan yang disajikan.

Pandangan Byung-Chul Han tentang psikopolitik memberi wawasan lebih dalam mengenai dinamika kekuasaan dalam masyarakat digital. Han membedakan biopolitik Foucault yang mengontrol tubuh dan populasi, dengan konsep psikopolitik yang berfokus pada kontrol terhadap pikiran dan kehendak individu. Dalam psikopolitik, kekuasaan tidak lagi terlihat jelas, tetapi lebih halus dan terinternalisasi, memanipulasi subjek untuk mengatur diri mereka sendiri dalam kerangka kebebasan yang tampaknya alami (Han, 2015).

Konsumen dalam dunia aplikasi pengiriman makanan juga merasa bebas memilih apa yang mereka sukai, tetapi sebenarnya pilihan mereka didorong oleh algoritma yang menentukan apa yang “disukai” atau “populer.” Dalam hal ini, konsumen hanya mengikuti pilihan yang telah diprogram oleh sistem. Fenomena ini disebut Han sebagai self-exploitation (eksploitasi diri sendiri), di mana individu terdorong untuk terus beradaptasi dengan tuntutan pasar yang terpersonalisasi (Han, 2015; Zuboff, 2019).

Supermarket dan Aplikasi Pengiriman Makanan sebagai Institusi Kekuasaan

Supermarket dan aplikasi pengiriman makanan membentuk perilaku konsumsi yang semakin menjauhkan konsumen dari hubungan alami mereka dengan pangan. Kekuasaan kapitalis bekerja melalui normalisasi praktik konsumsi yang menganggap keterpisahan ini sebagai sesuatu yang wajar dan diinginkan. Kedua institusi ini tidak hanya menyediakan produk konsumsi, tetapi juga “mengatur” cara konsumen memandang dan berinteraksi dengan pangan.

Foucault menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern, kekuasaan tidak hanya bekerja secara represif atau fisik, tetapi lebih pada pengaturan perilaku dan cara berpikir individu melalui mekanisme yang halus (Foucault, 1977). Dalam konteks konsumsi pangan, supermarket dan aplikasi pengiriman makanan berperan dalam proses “produksi pengetahuan” yang membentuk persepsi konsumen tentang apa yang dianggap layak dan diinginkan. Pengetahuan tersebut menciptakan subjek konsumen yang tidak hanya pasif dalam memilih produk, tetapi juga pasif dalam menerima narasi pasar mengenai konsumsi pangan yang sah. Fenomena ini adalah contoh dari regimes of truth yang dijelaskan oleh Foucault, yaitu mekanisme sosial yang mengatur apa yang dianggap benar dalam suatu masyarakat (Foucault, 1980). 

Sebagai contoh, tampilan produk pangan yang sempurna dan segar yang diperlihatkan terus menerus melalui aplikasi pengiriman makanan memengaruhi persepsi konsumen mengenai kualitas. Proses ini menunjukkan bagaimana konsumen tidak lagi merasa perlu pengetahuan tentang asal-usul pangan mereka dan bagaimana pangan tersebut diproduksi, melainkan dibimbing oleh narasi pasar yang mengutamakan nilai ekonomis dan estetika dibandingkan kesadaran sosial atau ekologis (Liu dkk., 2019).

Refleksi Pribadi

Sejujurnya, menulis artikel ini membuat saya sendiri merasa saya gelisah dan tidak nyaman. Namun, proses perumusan dan dekonstruksi masalah ini penting sebagai landasan memahami sebuah keadaan tentang konsumen pangan modern di perkotaan. Saya menyadari bahwa saya juga merupakan bagian dari konsumen yang menikmati kemudahan layanan pesan makanan secara online. Kenyamanan ini, yang sudah menjadi bagian dari keseharian banyak orang, tidak bisa dipisahkan dari pengaruh struktur ekonomi yang lebih besar. Keluar dari kebiasaan dan normalitas ini membutuhkan upaya yang besar, baik secara individual maupun kolektif, karena perubahan perilaku konsumen seringkali melibatkan transformasi gaya hidup dan cara pandang yang sudah mendarah daging.

Di titik ini, saya juga menyadari bahwa isu ini bukan hanya sekadar masalah moral yang berkaitan dengan pilihan individual, tetapi juga isu sistemik yang membutuhkan upaya kolektif untuk mengubahnya. Dalam konteks ini, peran diskursus menjadi sangat krusial. Menurut Foucault (1972), diskursus adalah pembentukan dan pertempuran makna yang terjadi di dalam masyarakat, di mana wacana — baik itu media, kebijakan, atau praktik sosial — memengaruhi cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak tentang suatu objek, dalam hal ini, konsumsi pangan. 

Saya percaya bahwa membangun narasi penanding tentang konsumsi pangan adalah langkah penting dalam membentuk subjek konsumen yang lebih berkesadaran. Wacana dominan yang berkembang seputar konsumsi pangan di perkotaan sering kali hanya menekankan efisiensi, kenyamanan, dan kecepatan. Namun, jika kita hanya terjebak dalam narasi tersebut, kita akan kehilangan banyak dimensi realitas lain — seperti dimensi keadilan sosial, etika, dan dampak ekologis dari pilihan-pilihan konsumsi kita. Dengan kata lain, pilihan konsumsi tidak bisa hanya dilihat sebagai preferensi individu yang terpisah dari konteks sosial dan lingkungan yang lebih luas.

Peran konsumen tidak hanya sebagai penerima pasif dari struktur yang ada, tetapi juga sebagai agen aktif yang memiliki kapasitas untuk membuat pilihan yang lebih bijak. Hal ini tentu tidak mudah, karena pilihan-pilihan yang lebih berkeadilan secara sosial dan berkelanjutan secara ekologis masih terbatas, baik dalam hal aksesibilitas maupun pilihan yang tersedia. Namun, langkah kecil yang diambil oleh individu untuk mengorganisir dirinya—seperti memilih untuk membeli produk lokal, bergabung dengan inisiatif pertanian berkelanjutan, atau mengadvokasi proses makan langsung dari hasil kebun— dapat berkembang menjadi perubahan yang lebih besar. 

Dengan kesadaran kritis yang lebih utuh, konsumen dapat mengorganisir diri untuk mengubah pola konsumsi mereka dan membangun kembali hubungan yang lebih lestari dengan pangan. Diskursus kritis terhadap logika pasar baik dari sisi produksi, distribusi maupun konsumsi adalah kunci untuk membuka jalan menuju perubahan. Karena pada akhirnya, hubungan masyarakat terkait pangan adalah masalah yang tidak hanya menyangkut pilihan individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif terhadap masa depan planet ini.

Kesimpulan

Melalui tulisan ini, saya merefleksikan keterpisahan hubungan antara manusia perkotaan dan pangan menggunakan perspektif ekologi politik kritis. Dalam konteks ini, hubungan antara konsumen dan produsen pangan tidak lagi dilihat secara langsung, tetapi diperantarai oleh relasi kuasa, kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang kompleks, yang sebagian besar ditentukan oleh logika pasar dan wacana neoliberal.

Dengan merujuk pada konsep food regime dari McMichael, artikel ini menjelaskan bagaimana kapitalisme telah menciptakan rezim pangan yang dijuluki dengan istilah “food from nowhere”. Di sisi lain, konsep pembentukan subjek dan governmentality oleh Foucault menunjukkan bagaimana subjek konsumen modern — seperti ‘supermarket people’ dan ‘digital food consumers’ — dibentuk oleh logika pasar dan wacana neoliberal yang menekankan pilihan tak terbatas, kenyamanan, dan konsumsi instan, mengalienasi mereka dari proses alamiah dan sosial di balik pangan yang mereka konsumsi.

Dengan demikian, memahami hubungan manusia perkotaan dengan pangan dari perspektif ini membuka ruang refleksi kritis terhadap konsumsi masyarakat perkotaan dengan sistem pangan yang ada. Hal ini menyoroti pentingnya upaya-upaya dalam membangun narasi baru serta sistem pangan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan, yang dapat memperbaiki keterpisahan antara manusia, pangan, dan alam, serta mengatasi krisis ekologi dan sosial yang ditimbulkan.

Referensi

Barnett, C., Clarke, N., Cloke, P., & Malpass, A. (2015). Globalizing Responsibility: The Political Rationalities of Ethical Consumption. Wiley-Blackwell.

Buttel, F. H. (1998). The Moral Economy of Agro-Food Systems: The Structural Transformation of Agriculture. In L. M. Busch, J. Lacy, & R. M. F. Wilson (Eds.), Agriculture and Food Systems in a Changing World (pp. 118–138). Westview Press.

Foucault, M. (1972). The archaeology of knowledge. Pantheon Books.

Foucault, M. (1977). Discipline and punish: The birth of the prison. Pantheon Books.

Foucault, M. (1980). Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977. Pantheon Books.

Foucault, M. (1991). Governmentality. In G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Eds.), The Foucault effect: Studies in governmentality (pp. 87–104). University of Chicago Press.

Galt, R. E., Bradley, K., Christensen, L. O., & Munden-Dixon, K. (2019). The (un)making of “CSA People”: Member Retention and the Customization Paradox in Community Supported Agriculture (CSA) in California. Journal of Rural Studies, 65, 172–185. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.10.006

Han, B.-C. (2015). Psychopolitics: Neoliberalism and new technologies of power. Verso.

Liu, X., He, Y., & Hu, Y. (2019). Aesthetic and economic values in food packaging: A neoliberal approach to food consumption. Food Research International, 121, 158–168. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2019.03.049

McMichael, P. (2009). Food regimes and agri-food systems. In A. H. Hovorka (Ed.), Agricultural change and food security (pp. 28–42). Springer.

McMichael, P. (2013). Food Sovereignty: A Critical Dialogue. Development and Change, 44(3), 587–607.

Miller, D. (2012). Consumption and its Consequences. Polity Press.

Tsing, A. (2009). The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins. Princeton University Press.

Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. PublicAffairs.